Suara.com – Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menilai promosi judi online secara masif di media sosial dan aplikasi singkat ini membantu aparat memerangi situs perjudian berani di internet.

“Banyak pihak yang memblokir situs judi online karena promosinya masif dan mudah sekali,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Bahkan, katanya, situs pendidikan dan pemerintahan juga menjadi sasaran utama promosi judi karena sehari-harinya kerap diakses oleh masyarakat umum untuk mencari informasi publik.

“Situs milik lembaga pemerintah juga bisa mereka susupi,” tambah Tubagus Erif.

Baca Juga:
Kominfo Beberkan Tantangan Pemblokiran Judi Online

Menurut dia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjerat para pelaku maupun orang yang menyebarkan perjudian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

“Bisa, segala hal penyebarluasan melalui platform apa pun, internet, aplikasi WhatsApp, bisa dikenakan tindakan hukum,” tegas Tubagus Erif.

Selain itu, menurut dia, pengguna bisa meminta pertanggungjawaban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ketika terjadi pelanggaran data.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengungkap berbagai kendala situs judi berani.

Kendala teknis pertama, yaitu platform judi Daring kerap hadir menggunakan nama atau bentuk permainan yang sedikit berbeda dari permainan terdahulu, yang sudah diputus aksesnya oleh Kemenkominfo.

Baca Juga:
Kominfo Soroti Maraknya Praktik Judi Online, Bisa Bikin Orang Miskin

Praktik perjudian yang diatur secara berbeda di negara lain menyebabkan platform penindakan lintas negara menjadi tantangan teknis yang kedua.

By AKDSEO