Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) larangan penerbitan untuk bidang pasar modal dalam pemasaran, promosi atau iklan terhadap produk dan layanan jasa keuangan selain dari yang telah diberikan izinnya oleh OJK termasuk efek yang diterbitkan di luar negeri (produk lepas pantai).

Hal ini demi meningkatkan perlindungan konsumen dan mencegah informasi yang diterima masyarakat terkait dengan produk jasa keuangan yang ditawarkan.

Larangan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati perkembangan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan yang menggunakan platform aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam satu grup usaha.

OJK menemukan banyak super apps yang memuat penawaran produk investasi berupa efek (saham, bonding) yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri yang berada di luar kewenangan pengawasan OJK.

Kepala Pengawas Pasar Modal OJK Hoes menegaskan bahwa pemasaran atas efek luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diizinkan, mengingat produk ini dimungkinkan dari OJK sehingga memiliki risiko yang cukup besar bagi masyarakat.

Hoesen mengatakan produk Investasi yang ditawarkan oleh OJK antara lain berupa efek (surat berharga) yang diterbitkan oleh entitas yang berbadan hukum di Indonesia dan telah dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik.

“Sementara produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri, aset kripto, emas bukan merupakan produk yang diberi izin dan penawaran oleh OJK,” kata dia dalam siaran pers, Sabtu (9/7/2022).

OJK telah melakukan dan mengambil langkah-langkah tegas khususnya bagi PUJK yang melakukan pelanggaran dalam praktik pemasaran, promosi atau iklan produk dan layanannya dengan meminta untuk:

1. Segera menerima layanan dan atau penawaran produk di luar dan pengawasan OJK melalui terintegrasi (satu atap/super apps) yang merupakan logo OJK atau pernyataan bahwa produk dan PUJK tersebut telah diberikan dan diumumkan oleh OJK.

2. melakukan pemisahan penggunaan aplikasi, platform, dan situs web terhadap produk dan layanan yang bukan di bawah pengawasan OJK dengan produk dan layanan yang diberikan dan di bawah pengawasan OJK.

OJK Perkuat Perlindungan Konsumen Sebelumnya OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) yang memuat ketentuan mengenai norma dan tata cara bagi PUJK dalam melakukan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan kepada masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 POJK Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa PUJK wajib:

(1) Menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak menyesatkan konsumen;

(2) Menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi dan/atau layanan;

(3) Menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas;

(4) Memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum diterima oleh Konsumen;

(5) Menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing dalam dokumen mengenai produk dan/atau layanan, dalam hal produk dan/atau layanan yang akan digunakan oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing, selanjutnya, agar ketentuan dan pelaksanaan mengenai penyediaan informasi produk dan atau keuangan melalui media (iklan) oleh PUJK seperti tujuan periklanan layanan, OJK juga telah melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi kepada PUJK dan bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.

Pada tanggal 7 Juli 2022, OJK juga telah menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Pimpinan Industri Jasa Keuangan mengenai implementasi pasar dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

(kil/eds)

By AKDSEO