IDXChannel – OJK resmi melarang Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang pasar modal melakukan pemasaran, promosi, atau iklan terhadap produk dan layanan jasa keuangan selain dari yang telah diberikan izinnya oleh OJK, termasuk efek yang diterbitkan di luar negeri (produk lepas pantai).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menegaskan bahwa pemasaran atas efek luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diizinkan. Hal ini karena mengingat produk ini karena produk yang berasal dari OJK sehingga memiliki risiko yang besar bagi masyarakat.

Hoesen melanjutkan bahwa penegasan atas larangan ini disampaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mencegah produk informasi yang diterima terkait dengan jasa keuangan yang ditawarkan.

Larangan ini dikeluarkan oleh OJK setelah adanya perkembangan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan yang menggunakan platform terintegrasi (super apps) yang digunakan dalam satu grup usaha.

“OJK menemukan banyak aplikasi super yang memuat penawaran produk investasi berupa efek (saham, bond) yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri yang berada di luar kewenangan pengawasan OJK,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip oleh MPI, Senin (11/11). /7/2022).

Dia menambahkan bahwa produk investasi yang ditawarkan oleh OJK antara lain berupa efek (surat berharga) yang diterbitkan oleh entitas yang berbadan hukum di Indonesia dan dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik.

“Sementara itu produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri, aset kripto, dan emas bukan merupakan produk yang diberi izin dan didukung oleh OJK” jelasnya.

Tidak hanya itu, OJK juga telah melakukan pembinaan dan mengambil langkah-langkah tegas khususnya bagi PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam praktik pemasaran, promosi atau iklan produk dan layanannya dengan meminta pihak terkait untuk segera menindaklanjuti layanan dan penawaran produk di luar izin dan pengawasan OJK melalui aplikasi terintegrasi (satu atap/super apps) yang merupakan satu kesatuan logo OJK atau pernyataan bahwa dan PUJK tersebut telah diberikan dan didukung oleh OJK.

“OJK juga melakukan pemisahan penggunaan aplikasi, platform, dan situs web terhadap produk dan layanan yang bukan di bawah pengawasan OJK dengan produk dan layanan yang diberikan dan di bawah pengawasan OJK” jelasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) yang memuat ketentuan mengenai norma dan tata cara bagi PUJK dalam melakukan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan kepada masyarakat.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 POJK Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa PUJK memiliki kewajiban sebagai berikut :

– Menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak menyesatkan konsumen.

– Menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi dan/atau layanan.

– Menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.

– Memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum diterima oleh Konsumen.

  • Menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing dalam dokumen mengenai produk dan/atau layanan, dalam hal produk dan/atau layanan yang akan digunakan oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing.

By AKDSEO